APBN dan APBD
Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran publik merupakan suatu dokumen
yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi
informasi mengenai pendapatan,belanja,dan aktivitas.Secara singkat dapat
dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang
menyatakan :
1. Berapa biaya
atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan
2. Berapa banyak
dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut
(pendapatan).
B.
Fungsi Anggaran
Sektor Publik
1.
Anggaran
Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)
Anggaran
merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.Anggaran
sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
Ø Merumuskan tujuan
serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
Ø Merencanakan
berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta
merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
Ø Mengalokasikan
dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
Ø Menentukan
indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2.
Anggaran
Sebagai Alat Pengendalian (Conntrol Tool)
Anggaran
sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya over
spending,underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian
anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
Pengendalian
anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara,yaitu :
ü Membandingkan
kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
ü Menghitung
selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances)
ü Menemukan
penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) atas suatu varians
ü Merevisi
standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
3.
Anggaran
Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiskal Tool)
Anggaran
sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi
dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat
diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan
prediksi-prediksi dan estimsi ekonomi.
4.
Anggaran
Sebagai Alat Politik (Political Tool)
5.
Anggaran
digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap
prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik
sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan
dana publik untuk kepentingan tertentu.
6.
Anggaran
Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool)
Anggaran publik
merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik
berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
7.
Anggaran
Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)
Anggaran
merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang
(legislatif).Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target
anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
C.
Pengaruh dan
Tujuan Anggaran Sektor Publik
a)
Pengaruh
Anggran Sektor Publik
Anggaran dipengaruhi berbagai sistem
politik, teori ekonomi, pendekatan manajemen,
akuntansi, dan administrasi publik.
b)
Tujuan Anggaran
Sektor Publik
Anggaran sektor publik selalu dikaitkan
dengan akuntansi legislatif. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat
akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir
penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, termasuk item
pengeluaran harus disetujui para legislator. Pihak unit kerja pemerintah
merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program.
D.
Karakteristik
Anggaran Sektor Publik
Karakteristik
anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:
Ø Anggaran
dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
Ø Anggaran
umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
Ø Anggaran berisi
komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Ø Usulan anggaran
telah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun
anggaran.
Ø Sekali disusun,
anggaran hanya dapat di ubah dalam kondisi tertentu.
E.
Proses
Penyusunan Anggaran Sektor Publik
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipersentasikan setiap tahun oleh eksekutif,
memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang
program-meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program
tersebut dibiayai.
Proses penyusunan anggaran memunyai empat tujuan,yaitu :
ü Membantu
pemerintah mencapai tujuan fiskaldan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam
lingkungan pemerintah.
ü Membantu
menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik
melalui proses pemrioritasan.
ü Memungkinkan
bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
ü Meningkatkan
transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat
luas.
Faktor dominan yang terdapat
dalam proses penganggaran adalah :
§ Tujuan dan
target yang hendak dicapai
§ Ketersediaan
sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimilikipemerintah)
§ Waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
§ Faktor-faktor
lain yang mempengaruhi anggaran, seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru,fluktuasi
pasar,perubahan sosial dan politik,bencana alam,dsb.
Pengelolaan keuangan publik melibatkan
beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran,aspek akuntansi, aspek
pengendalian,dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan
dan belanja (revenues and expenditures), sedangkan aspek akuntansi terkait
dengan proses mencatat,mengolah,dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan
pengeluaran (receipts and disbursments) atas dana pada saat anggaran
dilaksanakan. Kedua aspek tersebut dianggap penting dalam manajemen keuangan
publik. Namun, diantara kedua aspek tersebut aspek penganggaran dianggap
sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi waktu. Kalau aspek akuntansi lebih
bersifat “retrospective” (pencatatan masa lalu), maka aspek penganggaran lebih
bersifat “prospective” atau “anticopatory” (perencanaan masa yang akan datang).
Karena aspek penganggaran dianggap sabagai isu sentra, maka para manajer publik
perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada pada siklus anggaran.
F.
Sejarah dan
Perkembangan Penganggaran di Pemerintah Indonesia
Sistem anggaran sektor publik dalam
perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan
sebagai alat untuk mencapa tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin
pada kommposisi dan besarnya anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan
masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik
yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat
pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan
baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran
harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan
anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan
anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan
manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat.
Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan
penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan
utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah : a)
Anggaran tradisonal atau anggaran konvensional, dan (b) Pendekatan baru yang
sering dikenal dengan pendekatan New
Public Manajement.
G.
Teknik
Penganggaran Berdasarkan NPM
Era New
Public Management
Sejak pertengahan tahun 1980-an telah
terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem
manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi
model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan
tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor
publik tersebut adalah pendekatan New
Public Management.
Model New Public Management mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali
populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi, misalnya
munculnya konsep "managerialisnf (Pollit, 1993); "market-based public
administration" (Lan, Zhiyong, and Rosenbioom, 1992); "post-bureaucratic
paradigm" (Barzelay, 1992); dan "Entrepreneurial
Government" (Osborne and Gaebler, 1992). New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang
berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut
menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan
untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi
tender.
Safari satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model
peme-rintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebfer (1992) yang tertuang dalam
pandangannya yang dikenal dengan konsep "Reinventing Government". Perspektif baru pemerintah menurut
Osborne dan Gaebler tersebut adalah:
a.
Pemerintahan
katalis: fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik.
Pemerintah harus menyediakan beragam
pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses
produksinya (producing). Sebaiknya pemerintah mem-fokuskan diri pada pemberian
arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta
dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lain-nya).
Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian,
dan bukan keharusan: pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum
dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah. Pada saat ini, banyak pelayanan
publik yang dapat diproduksi oleh sektor swasta dan sektor ketiga (LSM).
Bahkan, pada beberapa negara, penagihan pajak dan retribusi sudah dikelola oleh
pihak non-pemerintah.
b.
Pemerintah
milik masyarakat memberdayakan masyarakat daripada melayani.
c.
Pemerintah
sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi
masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community). Sebagai
misal, masalah keselamatan umum adalah juga merupakan tanggungjawab masyarakat,
tidak hanya kepolisian. Karenanya, kepolisian semestinya tidak hanya
mem-perbanyak polisi untuk menanggapi peristiwa kriminal, tetapi juga membantu warga
untuk memecahkan masalah yang menyebabkan timbulnya tindak kriminal. Contoh
lain: untuk dapat lebih mengembangkan usaha kecil, berikanlah wewenang yang
optimal pada asosiasi pengusaha kecil untuk memecahkan masalah yang sedang
dihadapi.
d.
Pemerintah yang
kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi
dalam pemberian pelayanan publik.
Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan
kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat
ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya. Misalnya pada pelayanan
pos negara, akibat kompetisi yang semakin keras, pelayanan titipan kilat yang
disediakan menjadi relatif semakin cepat daripada kualitasnya di masa lalu.
e.
Pemerintah yang
digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan
menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
Apa yang dapat dan tidak dapat
dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya. Namun tujuan pemerintah
bukanlah mandatnya tetapi misinya.
f.
Pemerintah yang
berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukan.
Pada pemerintah tradisional, besarnya
alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah
yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana
yang dialokasikan. Kebijakan seperti ini kelihatannya logis dan adil, tapi yang
terjadi adalah, unit kerja tidak punya insentif untuk memperbaiki kinerjanya.
Justru, mereka memiliki peluang baru: semakin lama permasalahan dapat
dipecahkan, semakin banyak dana yang dapat diperoleh.
Pemerintah wirausaha berusaha mengubah
bentuk penghargaan dan insentif itu, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan.
Pemerintah daerah wirausaha akan mengembangkan suatu standar kinerja yang
mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang
menjadi tanggungjawabnya. Semakin baik kinerjanya, semakin banyak pula dana
yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh
unit kerja tersebut.
g.
Pemerintah berorientasi
pada pelanggan: memenuhi
kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
Pemerintah tradisional seringkali salah
dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Pene-rimaan pajak memang dari
masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus di-setujui oleh DPR/DPRD.
Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap bahwa DPR/ DPRD dan semua pejabat
yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya. Bila DPR/DPRD dan para
pejabat eksekutif tidak menomorsatukan kepentingan kelom-poknya, maka hal ini
tidak menyebabkan masalah. Tetapi bila mereka menomorsatukan kepentingan
kelompoknya, maka pelanggan yang sebenarnya, yaitu masyarakat, akan cenderung
dilupakan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tradisional akan memenuhi
semua kebutuhan dan keinginan birokrasi, sedangkan kepada masyarakat mereka
seringkali menjadi arogan.
Pemerintah wirausaha tidak akan seperti
itu. la akan mengidentifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Dengan cara
seperti ini, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggung-jawab pada dewan
legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem pertangungjawaban ganda
(dual accountability): kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara seperti
ini, pemerintah tidak akan arogan tetapi secara terus menerus akan berupaya
untuk lebih me-muaskan masyarakat.
h.
Pemerintahan
wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar mem-belanjakan.
Pemerintah tradisional cenderung tidak
berbicara tentang upaya untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya.
Padahal, banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses
penyediaan pelayanan publik. Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan
beberapa pusat pendapatan, misalnya: EPS dan Bappeda, yang dapat menjual
informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian; BUMN/BUMD; pemberian
hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan
modal; dan lain-lain.
i.
Pemerintah
antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati.
Pemerintah tradisonal yang birokratis
memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.
Pemerintah birokratis cenderung bersifat reaktif: seperti suatu satuan pemadam
kebakaran, apabila tidak ada kebakaran maka tidak akan ada upaya pemecahan.
Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Ia tidak hanya mencoba
untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa
depan. la menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi.
`j. Pemerintah
desentralisasi: dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja.
Lima puluh tahun yang lalu,
pemerintahan yang sentralistis dan hierarkhis
sangat diper-lukan. Pengambilan keputusan harus berasal dari pusat,
mengikuti rantai komandonya hingga sampai pada staf yang paling berhubungan
dengan masyarakat dan bisnis. Pada saat itu, sistem tersebut sangat cocok
karena teknologi informasi masih sangat primitif, komu-nikasi antar berbagai
lokasi masih lamban, dan aparatur pemerintah masih relatif belum terdidik
(masih sangat membutuhkan petunjuk langsung atas apa-apa yang harus
dilaksa-nakan). Tetapi pada saat sekarang, keadaan sudah berubah, perkembangan
teknologi sudah sangat maju, kebutuhan/keinginan masyarakat dan bisnis sudah
semakin kompleks, dan staf pemerintah sudah banyak yang berpendidikan tinggi.
Sekarang ini, pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat,
asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat.
k.
Pemerintah
berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme
pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem
prosedur dan pemaksaan).
Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu
mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar
terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah
tradisional menggunakan mekanisme administratif, sedangkan pemerintah wirausaha
menggunakan mekanisme pasar. Dalam mekanisme administratif, pemerintah
tradisional menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan
definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai
dengan prosedur tersebut). Dalam mekanisme pasar, pemerintah wirausaha tidak
memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem
insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.
Munculnya konsep New Public Management berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran
publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari
model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada
kinerja. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis anggaran dengan pendekatan New Public Management.
A.
Jenis-jenis
Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor
publik dibagi menjadi dua jenis,yaitu:
v Anggaran
Operasional,dan
v Anggaran modal
· Anggaran Oprasional (operation/recurrent
budget)
Anggaran operasional digunakan kedalam
kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan . pengeluaran pemerintah
yang dapat dikategorikan kedalam anggaran
operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya
satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi
pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang
ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran
yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum
dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
· Anggaran Moda/l Investasi (capital investment budget)
Anggaran modal menunjukkan rencana
jangka panjang dn pembelanjaan ata aktiva
tetap seperti gedung,peralatan,kendaraan,perabot,dan sebagainya. Pengeluaran
modal yang besar bisanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja
investasi /modal adalah pengeluaran yang
manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan pemeri ntah danselanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya
operasional dan pemeliharaanya.
Pada dasarnya,pemerintah tidak memeliki
uang yang dimiliki sendiri,sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah
masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui
pemilihan umum. Politisi menstranslasikan
mandat tersebut dalam kebijakan publik
dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang direflesikan dalam
anggaran. Adanya keterbatasa sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai trade-offs, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk
suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi
pada bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah tidak mungkin
memenuhi permintaan seluruh stakeholder-nya
secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahuluka atau di
prioritaskan. Anggran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk
memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.
PROSES
PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif,
memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program
apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat,
dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan
anggaran tahunanmerupakan rangkaian proses anggaran.
Proses penyusunan anggaran mempunyai
empat tujuan, yaitu :
1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan
koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam
menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas
belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah
kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Faktor dominan yang terdapat dalam
proses penganggaran adalah :
1. Tujuan dan target yang hedak dicapai
2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang
dimiliki pemerintah)
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti
:munculnya peraturan pemerintah yang baru,
fluktuasi pasar, perubahan sosial danpolitik, bencana alam, dan
sebagainya.
Pengelolaan keuangan publik
melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran,aspek akuntansi, aspek
pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penggaran mengantipasi pendapatan dan
belanja (revenues and expenditures),
sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan
melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (receipts and disbursments) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Kedua aspek
tersebut dianggap penting dalam manajemen keuangan publik. Namun, diantara
kedua aspek tersebut aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral bila
dipandang dari sisi waktu. Kalau aspek akuntansi lebih bersifat “retrospective” atau “anticipatory” (perencanaan
masa yang akan datang). Karena aspek penganggaran dianggap sebagai isu sentral,
maka para manajer publik perlu mengetahui prinsip-prinsip pokok yang ada pada
siklus anggaran.
PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS
ANGGARAN
Lemahnya perencanaan anggaran
memungkinkan munculnya underfinancing
atau overfinancing yang akan
mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Dalam situasi seperti
itu menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan
kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada
anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik (public money) habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang,
kondisi seperti inicenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator,
fasilitator, koordinator dan entrepreneur
dalam proses pembangunan.
Prinsip- prinsip pokok siklus anggaran
perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Pada
dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda
antara sektor swasta dengan sektor publik (Henley et al., 1990).
Siklus anggaran meliputi 4 tahap
yang terdiri atas :
a. Tahap persiapan
anggaran (preparation);
b. Tahap ratifikasi (approval/ratification);
c. Tahap implementasi
(implementation); dan
d. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation).
A) TAHAP
PERSIAPAN ANGGARAN
Pada tahap persiapan anggaran
dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang
tersedia.terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah
sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan
penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya
masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat
bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
B) TAHAP RATIFIKASI ANGGARAN
Tahap berikutnya adalah budget
ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang
cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki
“managerial skill” namun juga harus mempunyai
“Political skil”, “salesmanship”, dan “coalition building” yang memadai.
Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam
lAtahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif
harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentansi yang
rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak
legislatif.
C) TAHAP PELAKSANAAN ANGGARAN
(BUDGET IMPLEMENTATION)
Setelah anggaran disetujui oleh
legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap
pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajemen
keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem
pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab
untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan
dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan
untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik
meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.
D) TAHAP
PELAPORAN DAN EVALUASI ANGGARAN
Tahap terakhir dari siklus anggaran
adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi dan
implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan
tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspekakuntabilitas. Jika tahap
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian
manajemen yang baik, maka diharapkan tahap
budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.
1) JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
A) PERKEMBANGAN
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Sebagai sebuah sistem, perencanaan
anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan
anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan
manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul dimasyarakat.
Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan
penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan
utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah (a)
anggaran tradisional atau anggaran konvensional: dan (b) pendekatan baru yang
sering dikenal dengan pendekatan new
public management
1) ANGGARAN TRADISIONAL
Anggaran tradisional merupakan
pendekatan yang banyak digunakan dinegara
berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini,
yaitu a.) cara penyusunan anggaran yang
didasarkan atas pendekatan incrementalism
Dan
b.) struktur dan susunan anggaran
yang bersifat line-item
ciri lain yang melekat pada
pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah
c.)
cenderung sentralistis
d.)
bersifat spesifikasi
e.)
tahunan
f.)
menggunakan prinsip anggaran bruto.
Sturktur anggaran tradisionaal
dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang
dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut
gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena
tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolak ukur
yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan
penggunaan anggaran.
a) INCREMENTALISM
Penekanan dan tujuan utama
pendekatantradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang
terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah
atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya
dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan
besarnya penambahan ataupengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
Pendekatan semacam ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan rill,
namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini
disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya
yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah
didasarkan atas kebutuhan yang wajar.
b) LINE-ITEM
Ciri lain anggaran tradisional
adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat
(nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak
memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang
telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secra rill item tertentu
sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya
yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk
dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolak ukur yang
dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang
diusulkan.
B.
Prinsip-prinsip
Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:
a)
Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik
harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif
dapat membelanjakan anggaran tersebut.
b)
Komprehensif
Anggran harus
menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu adanya
dana non-budgetair pada
dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
c)
Keutuhan
anggaran
Semua
penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).
d)
Nondiscretionary Appropriation
Jumlah yang
disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan oleh ekonomis,efisien, dan efektif.
e)
Periodik
Anggaran
merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi
tahunan.
f)
Akurat
Estimasi
anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan
sebagai kantong-kantong pemborosan dan
inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapan dan overestimate
pengeluaran.
g)
Jelas
Anggaran
hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat, dan tidak membingungkan
h)
Diketahui
publik
Anggaran harus
di informasikan kepada masyarakat luas.
C.
Contoh Penganggaran di Organisasi
Sektor Publik
1.
Pemerintah
pusat
Ada enam sumber ketidakpastian yang
berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, yakni :
1)
harga minyak
bumi dipasar internasional;
2)
kuota produksi
minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC;
3)
pertumbuhan
ekonomi ;
4)
inflasi
5)
suku bunga; dan
6)
nilai tukar
rupiah terhadap dolar amerika(USD).
Komponen APBN
Secara garis besar, APBN terdiri dari 5
komponen utama yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan
primer, surplus/defisit anggaran,dan pembiayaan.
2.
Pemerintah
daerah
Berdasarka
kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara telah ditetapkan pemerintah
dan DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggran akan
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
(RKA-SKPD)tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan
dicapai. Setelah dokumen rancangn perda mengenai APBD terususun, pemerintah
daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut, disertai
dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu
pertama pada bulan oktober.
3.
LSM
Beberapa
organisasi nirlaba mempunyai lebih dari satu program, dan masing-masing program
harus merencanakan tahapan kinerja terkait dan arus kas yang dibutuhkan. Pada
dasarnya, organisasi LSM berusaha meminimalkan biaya overhead atau biaya
administrasi, yaitu biaya pendukung sumber daya yang menopang organisasi dan
program secara keseluruhan.
Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran organisasi
LSM :
- Identifikasi
kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci
- Kegiatan yang
dilakukan dalam proyek disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan dan output
yang terdapat dalam visi dan misi organisasi.
- Menyiapkan rencana kerja kegiatan yang mengacu pada rencana program
- Aturan umum dalam rencana anggaran,yakni pendapatan dan pengeluaran
- Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik, bandingkan keuangan
dan strategi pembayarannya.
4.
Yayasan
Anggaran tidak
boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan dan harus
dinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Anggaran yayasan merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran yayasan berisi
rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan
dan belanja dalam satuan moneter.
5.
Partai politik
Sumber pendanaan yang terdapat dalam
partai politik adalag sebagai berikut :
v Keuangan partai politik bersumber dari : iuran anggota,
sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantua dari anggaran negara.
v Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang,
barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
v Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan
pemerintah diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan
kursi di lembaga perwakilan rakyat.
v Sumbangan dari anggota dan bukan dari anggota yang sah
menurut hukum paling banyak senilai Rp 200.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
v Sumbangan dari badan atau perusahaan yang sah menurut
hukum paling banyak senilai Rp 800.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
Salah satu kegunaan anggaran partai
politik adalah untuk kampanye, yang merupakan momen khusus dalam rangkaian
pemilu yang disediakan oleh KPU bagi para kontestan pemilu.
D.
Penganggaran Sektor Publik di Berbagai Negara Berkembang
Implementasi
pembaruan di negara-negara industri :
1.
Inggris
Terdapat 3 pertalian sistem pembuatan
keputusan : sistem komite survei pengeluaran publik (PESC), analisis program
dan review (PAR), dan staf review kebijakan pusat (CPRS).
2.
Kanada
Perencanaan pengeluaran terdiri dari 2
tahap : pertama, perencanaan
pengeluaran yang terdiri dari penyiapan 3 anggaran, dengan jumlah yang berbeda
pada tingkat “saat ini” dan “ menurun”.
Kedua, berhubungan dengan penilaian efisiensi, penentuan pengeluaran input,
dan bagaiman didelegasikan ke bagian administratif.
3. Prancis
Aplikasi PPBS pada organisasi
pertahanan dikenal sebagai “planning,
programming, and preparation of the budget” dan menawarkan kerangka kerja
yang terkoordinasi untuk pembuatan keputusan yang tersentralisasi dan
pengendalian. Aplikasi pada departemen sipil yang dikenal sebagai “optimization of public expenditure” yang
lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian investasi. Keduanya , jika
dikombinasikan ke dalam akan menjadi “
rationalization of the budget choice (RBC). RBC mempunyai 3 komponen yaitu
struktur program, studi analisis, dan sistem informasi.
4.
Swedia
Sistem anggaran
di swedia mempunyai beberapa unsur yang mengkombinasikan perencanaan, ramalan
jangka menengah, dan pengukuran efisien.
5.
Negara lainnya
Jepang aktif
memberikan pertimbangan untuk megenal variasi PPBS. Austri,
denmark,jerman,selandia baru,dan belanda adalah diantara negara yang
memperkenalkan secara luas berbagai reformasi yang melibatkan pemilihan
reklasifikasi anggaran kedalam program, ramalan jangka menengah, pengenalan
terhadap teknik penilaian, pengukuran produktifitas, dan kinerja pada beberapa
bagian.
Implementasi pembaharuan
dinegara-negara berkembang
Pengenalan sistem PPBS di
india,indonesia,malaysia,nepal,dan srilangka tidak membawa perubahan dalam
memfungsikan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan dalam basis
rangkap dua. Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di malaysia dan indonesia
hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di india, anggaran
kinerja di siapakan sebagai dokumen pendukung.
DAFTAR
PUSTAKA
http://tintamuhardi.blogspot.co.id/2015/03/akuntansi-sektor-publik-anggaran-sektor.html
Itulah sedikit ulasan tentang makalah Akuntansi Manajemen Sistem Biaya Pesanan.
untuk lebih jelasnya bisa kalian download dengan format DOC.DISINI!!
Trimakasih wasalamualaikum Wr.Wb.
No comments:
Post a Comment